Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

FUNGSI :

• perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
• penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan;
• pembinaan, koordinasi dan pengendalian proses pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan;
• pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan;
• pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan;
• pemberian inesntif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
• pembuatan peta Penanaman Modal di Daerah;
• penyelenggaraan promosi Penanaman Modal di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak subtitusi;
• pelaksanaan PTSP Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak subtitusi;
• pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak subtitusi;
• pengembangan peluang dan potensi PMA di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
• pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal dalam menjalankan kegiatan PMA di Daerah;
• melaksanakan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi;
• pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan Terpadu bidang Penanaman Modal dan PTSP;
• pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang Penanaman Modal dan PTSP;
• pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
• pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
• pelaksanaan pendataan potensi Retribusi Daerah;
• pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
• pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan Pajak Daerah;
• monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan PTSP;
• pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
• pengelolaan administrasi umum;
• pemberdayaan dan perminaan jabatan fungsional;

Dasar Hukum