18 Oktober 2020, Rilis Info @PolhukamRI ,UU Cipta Kerja dukung upaya pemerintah memberantas korupsi, dengan menyederhanakan, memotong , dan mengintegrasikan sistem perizinan elektronik, sehingga pungutan liar dapat dihilangkan. Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memberantas korupsi dalam aneka perijinan panjang pada proses bisnis dan investasi. UU ini memberantas itu semua. Membasmi korupsi dan menghilangkan pungli. UU Cipta Kerja akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi.
Prof. @Rhenald_Kasali: “Jangan takut dan jangan menakut-nakuti, kawal saja cita-cita mulia UU Cipta Kerja, agar lebih banyak orang bekerja, UMKM naik kelas, perizinan lebih sederhana, dan celah korupsi makin tertutup.”
Menko Polhukam @mohmahfudmd: “Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja untuk memberantas korupsi dalam aneka perijinan panjang pada proses bisnis dan investasi. UU ini membasmi korupsi dan menghilangkan pungli.”
SMRC: UU Cipta Kerja pangkas perizinan penghambat investasi.
Rektor @univ_indonesia: “Industri di Indonesia mahal, karena perizinan berbelit-belit, disebabkan korupsi dan pungli. Meski korupsinya kecil, pengusaha Tahu dan Tempe tetap merasa berat. UU Cipta Kerja bertujuan mengatasi masalah itu.”
Ekonom Piter Abdullah: “Birokrasi perizinan usaha berbelit, panjang dan berlapis menjadi lahan subur korupsi. Penyederhanaan birokrasi perizinan usaha melalui UU Cipta kerja, dapat mengurangi celah korupsi.”
Prof. Romli Atmasasmita: “UU Cipta Kerja mencegah potensi korupsi di birokrasi karena memangkas perizinan berinvestasi.”
I Dewa Gede Palguna: “UU Omnibus lahir untuk memangkas perizinan yang bertele-tele. Proses itu menimbulkan praktik korupsi dan pungli.”
Menko Polhukam @mohmahfudmd: “Mahasiswa dan anak muda adalah generasi yang bersih dari noda korupsi. UU Cipta Kerja merupakan kado terbaik bagi generasi muda untuk membangun bangsa dengan semangat anti korupsi.”
Banyak Transaction Costs dpt dipangkas lewat Omnibus Law, termasuk bargaining cost & political and enforcement costs. Skema Omnibus Law adlh solusi atas salah satu permasalahan dalam Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, yaitu Enforcing Contract.
